Program Keluarga Berencana (KB) di DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir dinilai mengalami kemunduran. Buktinya angka kelahiran terus melonjak. Bahkan saat ini jumlah penduduk di ibu kota sudah mencapai 10,2 juta jiwa atau meningkat dari 9,5 juta jiwa pada 2010 lalu.

Idealnya tingkat kelahiran di DKI hanya 2.0. Sebab jika sulit ditekan, maka akan timbul masalah sosial, seperti kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan dan sebagainya

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI, Dien Emmawati menjelaskan, berdasarkan data BPMPKB, sejak 2010-2014 telah terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43 persen. Bahkan tingkat kelahiran selama 10 tahun terakhir turut naik dari 2.1 menjadi 2.3.

" Idealnya tingkat kelahiran di DKI hanya 2.0. Sebab jika sulit ditekan, maka akan timbul masalah sosial, seperti kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ," kata Dien di gedung BKKBN di Jalan Halim Permata, Jakarta Timur, Senin (16/2).

Dien mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menekan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Ia menjelaskan, pihaknya membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk menekan tingkat kelahiran hingga ke angka 2.0.

Menurut Dien, program ini akan berhasil apabila didukung kader penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang mau bekerja keras dengan turun ke lapangan. Mereka diharapkan mengampanyekan pentingnya KB dan harus memastikan bahwa masyarakat sudah mengikuti program KB dengan menggunakan kontrasepsi yang ada.

"Untuk melakukan kampanye KB ini kami akan menempatkan petugas ke tempat-tempat keramaian, seperti pasar tradisional, rumah susun, daerah kumuh dan sebagainya," jelas Dien.

Sementara itu, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengaku terkejut melihat tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di DKI ini. Ia pun meminta agar BPMPKB DKI berupaya menekan angka tersebut.

"Kami juga cukup kaget dengan BPMPKB kenapa melempem. Makanya saya tempatkan Bu Dien Emmawati. Saya masih ingat, lagu KB itu diulang-ulang di TVRI untuk sosialisasi, sangat gencar. Saya akui program KB Pak Harto saat itu sangat bagus. Namun begitu reformasi, segalanya yang berbau Orde Baru itu ditinggalkan," terang Basuki.

Basuki menuturkan, Pemprov DKI berencana menghapus seluruh kawasan kumuh di Jakarta. Caranya dengan memindahkan seluruh warganya dari kawasan kumuh itu ke rumah susun. Nantinya di setiap rumah susun akan dilengkapi dengan sarana pendidikan dan kesehatan.